MEDIASEMUT.COM – Asosiasi Mahasiswa Pemuda dan Pelajar Tobelo, Galela, Malifut, Morotai, Loloda, Kao (AMPP TOGAMMOLOKA) Maluku Utara, kembali mendesak KPK untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum yang di duga terlibat atas kasus korupsi dana Hibah Sanitasi Tahun 2022 Kabupaten Halmahera Utara.
Demikian dikatakan Ketua AMPP TOGAMMOLOKA, Iram bersama pengurus dalam konferensi pers di Cafe Sabeba, Kelurahan Takoma, Minggu (10/3/2024).
Menurutnya, seluruh kerugian daerah Halmaherah Utara yang sangat fantasi nilainya, korupsi uang Negara yang dilakukan oknum-oknum yang sudah diperiksa agar secepatnya KPK – RI menetapkan tersangka.
Iram menyebutkan, nama yang sudah diperiksa yaitu Ketua DPRD Halmahera Utara Janlis Gihenua Kitong dan Kaban Bappeda Halmahera Utara Asis Bopeng sebagai tersangka atas dugaan korupsi anggaran Hibah Sanitasi Halmahera Utara.
Dirinya berharap, kepada lembaga anti rasuah dalam hal ini ketua KPK, Nawawi Pomolango agar menetapkan sebagai tersangka.
Tidak hanya itu, Iram menyebut bahwa Halmahera Utara marak dengan kasus korupsi yang membuat defisit anggaran daerah Rp 1,4 miliar, di antaranya, tunggakan TPP ASN Halmahera Utara dari 2023-2024 tahun berjalan, gaji 513 guru tenaga kontrak daerah (TKD) nulan Desember 2023-2024 kurang lebih Rp 3 milyar lebih, bayar honorer teknis dan nonteknis yang belum terbayarkan.
Selain itu, AMPP TOGAMMOLOKA juga mendesak Polda Maluku Utara dan Kejaksaan Tinggi serius masalah multiyears dan jalan trans Jailolo-Weda yang bermasalah yang nilainya Rp 290 miliar dan juga pemda harus tuntas Siltap Kades tahun 2023 pada 196 desa dengan nilai Rp 20,2 miliar lebih.
“Jaksa dan Polda harus serius tuntaskan kasus multiyear di Halut yang sampai saat ini bermasalah,” katanya.
Reporter : Iki
Editor : Baim
Discussion about this post