Sofifi Menjadi Lokomotif Ekonomi Menarik Kedepan
TIDORE-Dalam rangka mendukung pembangunan Kota Baru Sofifi, Walikota Tidore Kepulauan yang diwakili Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain membuka dengan resmi Konsultasi Publik Penyepakatan Rencana Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sofifi serta Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Berdampak dan 6 Muatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Aula Sultan Nuku Kantor Walikota Tidore, Rabu (24/8) lalu
Sambutan Walikota yang diwakili Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain mengatakan, Pengembangan kawasan perkotaan di Indonesia diamanatkan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 sebagai pendorong terwujudnya koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan wilayah perkotaan. Salah satu titik pengembangan kawasan perkotaan di Pulau Halmahera yaitu ditetapkannya Major Project/Proyek Utama Pembangunan Kota Baru Sofifi, “sehingga akan dilakukan serangkaian kegiatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yang melibatkan berbagai pihak, baik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi Maluku Utara, danPemerintah Kota Tidore Kepulauan.” Kata Taher
Taher menambahkan, dalam Konsultasi Publik ini, akan dijabarkan terkait hasil kajian serta hasil ananlisis yang kemudian itu menjadi landasan untuk rencana struktur ruang, rencana pola ruang serta program prioritas dalam penyusunan RDTR Kawasan Perkotaan Sofifi, “maka dari itu dalam kesempatan ini saya harap setiap OPD termasuk Kecamatan dan Desa bisa dengan teliti menyimak setiap rencana yang akan dipaparkan serta diakhir kegiatan ini bersedia menyepakati rencana yang sudah disusun serta menjadi wadah penyampaian aspirasi sebagai bahan masukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah.” Harapnya Taher Husain juga menegasakan, untuk mencapai hasil yang optimal, dibutuhkan dukungan, dan peran aktif baik dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, dan pihak-pihak terkait, Oleh Karena itu, sinergi Tim Teknis Pusat, Tim Pokja KLHS dan Tim Forum Penataan Ruang (FPR) Kota Tidore Kepulauan harus terus terjalin dalam setiap tahapan penyusunan, dibantu juga dukungan dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara, “kami juga mengapresiasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selalu mendukung pelaksanaan penyusunan RDTR dan KLHS ini, sebagai suatu bentuk sinergi kerja bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, semoga kegiatan ini memberikan manfaat yang besar bagi proses penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Perkotaan Sofifi.” Tegas Taher
Sementara, Direktur Bina Perencanaan Tata Ruang Wilayah II, Ditjen tata ruang Kementerian ATR/BPN yang diwakili Kasubag Perencanaan tata ruang PPOP dan Kota Wilayah II Agustomi Masik mengatakan, menjadikan sofifi sebagai ibukota Provinsi Maluku Utara dari perencanaan wilayah sangat stategis karena sofifi nantinya akan menjadi pusat Pemerintahan provinsi serta sebagai pintu gerbang barang atau orang yang menuju dan dari Halmahera“sehingga cita-cita panjang kedepan bahwa sofifi akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi malut dan sofifi akan dijadikan kota besar dimasa mendatang, ketika kedepan sofifi menjadi pertumbuhan ekonomi maka secara kewilayahan sofifi menjadi lokomotif ekonomi yang menarik daerah-daerah sekitar, ini merupakan tugas yang tidak mudah tetapi kita berusaha kerja keras meluruskan cita-cita yang sudah digagas untuk jadikan sofifi sebagai ibukota provinsi.” Ungkap Agus
Agustomi juga berharap agar semua rencana ini dapat didukung oleh semua pihak agar apa yang menjadi harapan semua pihak dapat terwujud, “ semoga apa yang kita kerjakan ini nantinya kedepan bisa memberikan manfaat yang besar untuk mewujudkan cita-cita sofifi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi malut.”Papar Agustom
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Mochtar Djumati, Anggota dprd Kota Tidore Kepulauan,
Pimpinan OPD Kota Tidore, Camat Oba Utara, Kepala Desa Se Oba Utara. kegiatan ini juga diikuti melalui zoom meeting oleh para tim teknis dari pusat dan Provinsi Maluku Utara. (Mas)
Discussion about this post