TIDORE,Mediasemut.com -Terbongkar sudah polemik pokok pikiran ( Pokir) pimpinan dan anggota DPRD kota Tidore, ternyata dari 25 anggota DPRD kota Tidore hanya terdapat 12 orang saja yang terus menikmati jatah usulan proyek yang dibungkus rapi dengan program yang namanya pokir.
Jatah pokir yang nilanya Rp 31 Milliar itu hanya di 12 anggota banggar per orang seniliai Rp. 1,5 Miliar dan 13 Anggota diluar banggar diberi jatah sebesar Rp. 1 Miliar ternyata hanya cerita belaka karena pada faktanya yang mendapat untung dari harta dunia itu hanyalah segelintir anggota DPRD.
“Sapa bilang 25 anggota DPRD samua dapa jatah proyek pokir ? Yang dapa itu tara kurang dari 12 anggota saja dari 25 orang.” Kesal sala satu sumber di internal DPRD yang enggan mau disebutkan namanya.
Sumber paling terpercaya media ini menambahkan, jatah pokir yang dinikmati sebagian anggota itu, baik dalam bentuk program maupun uang. Misalnya jika ada proyek yang diusulkan anggota, maka sudah tentu ada Fee dari proyek tersebut.
Bahkan terkait dengan keuntungan ini, diakui oleh sumber terpercaya, kalau unsur pimpinan DPRD Tidore keuntungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan anggota lainnya, perbandingan itu diibaratkan seperti langit dan jalan aspal.
“Kalau keuntungan dalam bentuk uang itu sudah pasti, karena ada fee yang disepakati, lagi pula tidak mungkin orang yang hidup diatas air namun tidak basah,” kesalnya.
Hal senada juga disampaikan sumber terpercaya lainnya yang juga merupakan salah satu pejabat dilingkup DPRD Kota Tidore, menurutnya, usulan Pokir DPRD ini sesungguhnya tidak masalah karena diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Hanya saja, realisasi dari pokir itu harus tepat sasaran, sehingga masyarakat yang membutuhkan benar-benar mendapatkan bantuan atau sentuhan dari usulan tersebut.
“Setelah masalah pokir ini diberitakan, kami langsung melakukan rapat dan membahas terkait dengan kesan DPRD yang menutupi data Pokir, jadi menyangkut dengan informasi ini, kami hanya menunggu pimpinan berkomentar di media, setelah itu baru kami dari masing-masing anggota angkat bicara,” tuturnya.
Kendati demikian, Sumber terpercaya ini mengaku bahwa dirinya juga tidak menikmati hasil dari pokir tersebut, meskipun telah ia usulkan dan ditetapkan melalui Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau bisa, diwawancarai pimpinan terlebih dahulu, jika pimpinan sudah berkomentar maka kami sebagai anggota akan bongkar semuanya, karena itu menjadi kesepakatan kami waktu rapat,” bebernya.
Terpisah ketika dikonfirmasi perihal masalah tersebut, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan, Abdurrahman Arsyad, mengaku tidak tau kalau jatah pokir yang dibagikan itu, terdapat sebagian anggota yang tidak menikmati.
Sementara soal fee proyek dari pokir tersebut, kata Abdurrahman, dirinya tidak tau menau akan hal tersebut. Baginya, pokir yang diusulkan DPRD itu hanya dalam bentuk program, soal selanjutnya itu sudah menjadi ranah eksekutif.
“Soal pokir ini, Nanti coba ditanyakan ke pak Sekda, karena usulan itu jauh sebelum pembahasan KUA-PPAS, sehingga mereka yang lebih tau,” bantah ketua DPRD hasil PAW.
Ketika disentil mengenai rapat mendadak DPRD yang membahas akan masalah Pokir. On sapaan akrab Abdurrahman ini, membantah bahwa DPRD tidak melakukan rapat tersebut, melainkan hanya sebatas pertemuan yang membahas soal Kawasan Strategi Pariwisata Nasional (KSPN).
Reporter : Mas
Editor : Baim
Discussion about this post