TERNATE,Mediasemut.com – Pemerintah kota (Pemkot) Ternate sudah siap membayar
tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN bulan Desember dan tunjangan profesi guru (TPG) maupun utang sejumlah proyek fisik dan nonfisik di Pemkot Ternate.
Kesiapan membayar utang itu disampaikan oleh Sekda Kota Ternate, Rizal Marsaoly usai TAPD Kota Ternate dan Banggar DPRD membahas penyelesaian utang proyek dan bayar TTP dan TPG.
“Pekerjaan fisik maupun nonfisik yang telah selesai di tahun 2023 belum terbayar dan utang tersebut tersebar di 24 OPD, dengan total nilai sekitar Rp 67 miliar,” ucapnya,
di gedung DPRD Kota Ternate, kemarin (24/1/2023).
Rizal mengatakan, anggaran daerah untuk bayar utang tersebut sudah tersedia. Hanya saja, masih dalam proses input daftar utang ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD-RI) yang baru bisa diakses 24 Januari 2024.
“Besok atau hari ini kita sudah bisa melakukan pengiputan daftar utang ke aplikasi SIPD RI. Setelah itu dibuatkan perwali dan mungkin paling lambat minggu depan sudah bisa dilakukan pembayaran,” kata mantan Kepala Bappelitbangda itu.
Untuk itu, Rizal menyebut, ada skema lain jika menu input utang belum terakses, maka pihaknya menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). “Itu sebagai langkah antisipasi, ini juga kita sudah sepakati dengan DPRD,” jelasnya.
Dia mengatakan, alasan kegiatan tahun 2023 terbawa sebagai utang di 2024 akibat ada kebijakan peme rintah pusat yang berdampak pada manajemen kas daerah.
“Misalnya dana transfer TDF (Treasury Depo sit Facility) yang mana anggaran tidak masuk ke RKUD tapi masuk ke rekening BI. Jadi ada ta- hapan atau mekanisme baru yang kita di daerah harus ikuti itu,” ujarnya.
Terpisah, Ketua Banggar Muhajirin, mengatakan, DPRD meminta pemerintah prioritaskan utama membayar TTP ASN, sertifikasi guru dan utang pihak ketiga di lingkup Pemkot Ternate yang SPM dan SP2D sudah keluar.
“Sisanya mohon disesuaikan, jika masih ada kelebihan dari DBH yang di TDF di BI kemudian ada transfer lain yang bisa dimungkinkan untuk dilakukan pembayaran utang,” katanya.
Dana bagi hasil (DBH) dan transfer lain, menurut dia, senilai Rp 67 miliar lebih. Dana itu tersedia untuk membayar utang. “Kalau terbayar semua utang tersebut, maka kalau tidak keliru sisanya tinggal Rp 200 juta lebih,” pungkasnya.
Reporter : Darwis U
Editor : Baim
Discussion about this post