TERNATE,Mediasemut.com – Ketua Badan Pengawasan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Maluku Utara Hj. Masita Nawawi Gani, SH mengatakan dengan masuknya Provinsi Maluku Utara sebagai daerah yang paling rawan sesuai rilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) oleh Bawaslu RI maka Bawaslu Maluku Utara akan melakukan langkah-langkah strategis.
Langka strategis itu, lanjut Masita, dengan melakukan kegiatan pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan potensi konflik dan keamanan pada pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dengan melibatkan masyarakat melalui program pengawasan partisipatif dalam bentuk edukasi pada setiap tahapan yang berjalan.
“Kami akan memaksimalkan pencegahan terhadap adanya potensi pelanggaran yang dapat menimbulkan potensi konflik dan keamanan tentunya dengan melibatkan masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif melalui program pengawasan partisipatif,” ungkapnya, di kantor Bawaslu Malut, Senin (9/1/2023).
Masita mengungkapkan hal itu saat ditanya, langkah-langkah strategis Bawaslu dalam pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kerawanan di Pemilu 2024. Tahapan mana yang dianggap punya tahapan dengan potensi kerawanan tinggi.
BACA JUGA : Pemprov Malut Masih Hutang di Pemkot Ternate
Begitu pula dimensi mana yang memiliki potensi tingkat kerawanan paling tinggi. Pemetaan terhadap daerah mana yang berpotensi rawan konflik dan keamanan. Sikap Bawaslu cegah potensi rawan konflik dan keamanan bila tak ada BKO ke Maluku Utara.
Anggota Bawaslu dua priode tersebut juga megatakan dalam memaksimalkan pencegahan dan pengawasan pemiliu, Bawaslu Maluku Utara akan melakukan program-program kegiatan diantaranya, Desa Awasi DPT dalam tahapan pemuktahiran data pemilih, Bakugasa ASN netral untuk pencegahan dan pengawasan terhadap pelanggaran netralitas ASN di 10 kabupaten/kota.
Selain itu, MOU dengan organisasi perempuan dalam program gerakan perempuan mengawasi, Desa Anti politik uang dan politisasi SARA, ujaran kebencian serta berita bohong pada saat tahapan kampanye dan pungut hitung.
Bawaslu juga kata Masita akan melaksanakan Deklarasi Anti politik uang, politisasi SARA, ujaran kebencian dan berita bohong bersama steakholder Pemilu yang ada di Provinsi Maluku Utara untuk tahapan kampanye dan pungut hitung dan Deklarasi Ayo Awasi Bersama dengan seluru peserta Pemilu 2024 untuk tahapan kampanye dan pungut hitung.
“Dengan adanya program-program tersebut diharapkan dapat mewujudkan pemilu Tahun 2024 di Maluku Utara berjalan dengan baik dan minim konflik ,” sebutnya.
Sebagai informasi dalam waktu dekat Bawaslu akan melakukan kegiatan Rakernis (Rapat Kerja Teknis) terkait tindak lanjut IKP dengan fokus utama pada strategi pencegahan dan pengawasan terhadap potensi kerawanan sesuai dengan data IKP yang diluncurkan oleh Bawaslu RI tangga 16 Desember 2022 lalu.
“Selain Provinsi Maluku Utara juga terdapat Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara yang masuk pada rawan tinggi yaitu Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah. Dimana Kota Ternate mendapatkan nilai 93,84 persen. Dan Kabupaten Halmahera Tengah sebesar 76,06 persen. Didalam dimensi sosial politik tersebut sudah termasuk subdimensi keamanan,” pungkasnya. (dbs)
Reporter : Darwis Ubrusun
Editor : aws
Discussion about this post