TERNATE,Mediasemut.com – Pelayanan amburadul di Dinas PUPR, beda dengan BPKAD. Pelayanan publik di kantor ini berjalan cukup baik. Keretakan hubungan wali kota dan wakil wali kota pun disorot. Begitu pula pelaya nan air bersih dan penanganan sampah tidak luput dari sorotan.
Anggota DPRD Kota Ternate, Jamian Kolengsusu menyoroti sejumlah persoalan yang di tahun 2022. Sorotan tajam diarahkan ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib.
“Pemandangan kurang elok terlihat karena ada banyak mengantri di Kantor Dinas PUPR Kota Ternate, Jumat (30/12) malam. Antiran itu untuk menandatangani dokumen kaitan pekerjaan fisik tahun 2022,” katanya, Senin (2/1/2023).
Jamian yang melintasi jalan depan Dinas PUPR, melihat banyak orang yang menunggu seorang Kadis untuk tanda tangan berkas. “Saya tidak tahu apa berkas mau ditandatangani, tapi bila ke PUPR itu sudah pasti kaitan dengan proyek kecil – kecil, seperti drainase, ada juga rehap sekolah,” ujarnya.
BACA JUGA : Proses Tender Proyek RSUD Ternate Sedang Berjalan
Penghujung tahun seperti ini, menurut Jamian, Kepala Dinas yang mengendalikan banyak pekerjaan fisik harus stay di ruang kerja. “Stay di sana supaya segala urusan bisa tuntas. Memang tumpu an kegiatan di akhir tahun ini paling banyak ada di PUPR, Sehingga ini perlu diperbaiki dalam memasuki tahun 2023, semoga lebih baik lagi pelayanan publik,” harapnya.
Berbeda dengan Dinas PUPR, Politisi Partai Gerindra Kota Ternate ini justru mengapresiasi pelayanan di Kantor BPKAD Kota Ternate. Menurutnya, di kantor ini pelayanan publik berjalan cukup prima. “Dikeuangan saya akui cukup stand by menerima berbagai administrasi yang masuk untuk proses pencairan kegiatan,” ucapnya.
Karena itu, ia berharap Wali Kota Ternate tidak lagi melihatkan Kepala OPD yang mengendalikan banyak program fisik terlibat dalam panitia ivent seperti HAJAT yang berlangsung kemarin. “Jangan terlalu libatkan dalam momen tertentu misalnya Hajat kemarin, ketua panitia itu paling tidak cari orang kurang kesibukan,” tegasnya.
Jamian pun menyoroti persoalan keretakan hubungan pucuk pimpinan Kota, pelayanan air bersih dan penanganan sampah di Kota ini. “Ini satu penilaian tersendiri bagi politisi maupun tokoh lainya. Yang jelas tidak ada harmonisasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena itu harus diretas hubungan yang retak itu,” katanya.
Masalah air bersih dan sampah, Jamian meminta untuk segera dibenahi. “Memang kita sadari kemarin langkah Pemerintah mengatasi persoalan Perumda Ake Gaale itu menurut saya sudah cukup bagus. Tapi soal sampah, itu butuh keseriusan dan kerja keras semua pihak, terutama OPD menangani sampah itu,” kilahnya. (dbs)
Reporter : Darwis Ubrusun
Editor : aws
Discussion about this post