TERNATE– Dewan Perwakilan Rak yat Daerah (DPRD) Kota Ternate menjempoli skenario pembayaran utang air minum oleh masyarakat yang didesain Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Ake Gaale Ternate.
“DPRD menganggap skenario yang didesain itu cukup bagus, oleh sebab itu agar segera diwujudkan,” tutur Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, saat dihubungi, Sabtu (16/7/2022).
Mubin menjelaskan, Perumda Air Minum Ake Gaale Ternate bersama komisi bidang perekonomian dan keuangan DPRD Kota Ternate su dan membicarakan dan intens dis kusi beberapa hal terkait dengan pe layanan air bersih di KotaTernate.
Pertama, bisnis plan atau rencana strategis bisnis untuk jangka waktu lima tahun.Turunan bisnis plan itu tinggal penandatanganan dijadikan dokumen perencanaan. Jadi sudah klir terkait dengan bisnis plant.
Kedua, penyelesaian tunggakan yang selama ini menjadi buah bibir atau semacam hal yang mengham bat kinerja Perumda Ake Gaale. Karena itu, ada dua desain. Pertama pelaksanaan dilakukan secara persuasif itu mereka menjemput bola dengan menanda tangani penunggak itu dan mereka meng- himbau melakukan pembayaran, cicil pun boleh, yang penting kesediaan mereka melaku kan pembayaran. Kedua, tunggakan pembayaran masyarakat dua kelurahan, yaitu kelurahan Sangadji dan sedikit di kelurahan Dufa Dufa.
Menurutnys, ada skenario yang didesain dan DPRD meminta mereka pelajari aturan sehingga tidak salah langkah. “Skenario yang desain pertama, tunggakan air minum sampai di tahun 2019 dilakukan pemutihan. Skenario yang kedua, tunggakan air di atas tahun 2019 bisa dibayar dan bisa dicicil. DPRD menganggap skenario itu cukup bagus, sehingga segera diwujudkan,” jelas Mubin.
Ketiga, daerah-daerah yang belum terlayani air secara total atau belum terlayani air. Ada di Maliaro Puncak, Tongole Puncak, Maliaro RT 17 dan Jan Puncak. “Ini yang menjadi per- hatian Perumda Air Minum Ake Gaale agar segera mengambil lang kah langkah di tahun 2023 ini klir,” tandasnya. (dbs)
Discussion about this post