TERNATE,Mediasemut.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate lewat Komisi III mendesak pemerintah harus lakukan penguatan sumber daya Bagian ULP Setda Ternate, agar masalah kegiatan fisik tahun 2022 tidak terulang kembali di 2023.
“Kami akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan fisik di tahun 2022, agar tidak terulang di tahun 2023,” tegas juru bicara Komisi III DPRD Kota Ternate, Junaidi A. Bahrudin, Senin (2/1/2023).
Kondisi itu butuh perintah Wali Kota kepada Kepala Kepala OPD teknis di 2023 mengirim orang – orang untuk ditempatkan di Pokja dalam rangka percepat kegiatan fisik yang harus dilelang, agar tidak hambat pekerjaan fisik dilapangan.
“Kekurangan sumber daya di ULP membawa dampak keterlambatan pelaksanaan kegiatan fisik tahun 2022 dan keterlambatan dana transfer ke daerah berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik,” katanya menjelaskan.
Menurut Junaidi yang akrab disapa Edy, Komisi III sudah menjelaskan awal awal ke pemerintah. Misalnya, kekurangan sumber daya di Bagian Pengadan Barang dan Jasa atau Unit Layanan Pengadaan (ULP) Setda Kota Ternate sehingga tahapan lelang agak terlambat disitu.
BACA JUGA : Pemkot Bayar TPG Rp 10 Miliar Lebih, Ini Kata BPKAD Ternate
“ULP sudah meminta bantuan OPD – OPD teknis terkait, untuk mengirim staf untuk ditempatkan di Pokja, tapi sampai bulan Oktober tidak ada penambahan tenaga dari OPD – OPD teknis di ULP, sehingga terlambat lelang,” bebernya.
Edy menyampaikan, Pokja di ULP memang terbatas, paling cuma tiga orang yang bekerja, sementara banyak kegiatan fisik yang harus dilelang. Keterbatasan sumberdaya ini, sehingga berdampak pada keter lambata proses tender kegiatan.
Kondisi ini diperparah lagi dengan keterlambatan dana transfer yang berpengaruh terhadap pelaksanaan fisik. “Kami akan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan tahun 2022, agar tidak terulang di tahun 2023,” lanjutnya.
Itu sudah disampaikan ke pemerin tah lewat Dinas PUPR, agar di tahun 2023 diperkuat. “Pemerintah harus melakukan penguatan pada ULP, sehingga problem tahun 2022 tidak terulang lagi di tahun 2023,” jelasnya.
Bidang Kesra pada sektor pendidikan, menurut Edy, menjadi perhatian komisi III ini kualitas mutu pendidikan yang menurun di Kota Ternate. “Kami juga sudah meminta Dinas Pendidikan untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” lanjutnya.
Evaluasi itu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan maupun terhadap sumber daya tenaga kependidikan, sehingga kita bisa merebut kembali posisi Ternate nomor satu untuk kualitas mutu pendidikan di Maluku Utara.
“Kita punya banyak faktor yang menunjang sebenarnya, kenapa kualitas menurun. Saya kira jawabannya sudah dijelaskan pemerintah, sehingga itu menjadi catatan tersendiri komisi III. Tahun depan harus ada perbaikan,” harapnya.
Sektor kesehatan, menurut politisi Demokrat ini, banyak keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan menjadi penting. Itu menjadi penting untuk diperbaiki pelayanan kesehatan lebih baik di tahun 2023.
“Memang tata kelola birokrasi untuk bagaimana melakukan pelayanan secara maksimal itu juga penting yang harus menjadi perhatian walikota Ternate kedepan di sektor kesehatan,” tandasnya. (dbs)
Reporter : Darwis Ubrusun
Editor : aws
Discussion about this post