TERNATE,Mediasemut.com – Dewan Perwakilan Rak yat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyoroti dana transfer dan pendapatan asli daerah (PAD) yang menyumbang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate tahun berjalan.
“Selama ini dana transfer merupakan tumpuan dan menjadi harapan kita,” kata Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Mubin A. Wahid, di gedung parlemen Ternate, di Kalumata Puncak, Ternate Selatan, Minggu (7/1/2024).
PAD, menurut dia, hanya 10 persen sumbang ke APBD Ternate di angka Rp 1,154 triliun, hampir 90 persen disumbangkan dana transfer. PAD diangka 10 persen, tapi realisasi PAD berkisar 8 – 9 persen. Itu berarti membebani APBD di akhir tahun.
“Kalau pemerintah pintar-pintar melakukan rasionalisasi dan pengelua ran belanja yang direm kemungkin an diprediksi pendapatan kita tidak tercapai, Alhamdulillah, bisa menjaga keseimbangan antata pendapatan dan belanja minimal utang yang terbawa sangat kecil,” tuturnya.
Mubin memberi contoh, tidak perlu Pemerintah kota (Pemkot) Ternate tiru Pemerintah provinsi (Pemprov). Pemprov Maluku Utara kelihatan tetap belanja baru pendapatan mengejar belanja. Ini yang cukup memberatkan bagi daerah-daerah.
“Seharusnya kita tetap pendapatan rasional sesuai dengan obyek pen dapatan, terutama PAD kemudian kita tetapkan belanja, kira-kira bera pa defisit yang ditolerir peraturan perundang-undangan yang berlaku,” sambung politisi PPP itu.
Kalau defisitnya kecil, realisasi pen dapatan tidak tercapai tapi utang kecil, sehingga terbawa ke tahun depan juga bisa memberikan peluang pemerintah untuk menyele saikan dalam waktu dekat atau singkat, minimal dalam perubahan APBD tahun berjalan.
“Jangan sampai devisit diangka ratusan miliar. Kita lihat kemampuan keuangan daerah provinsi sekitar Rp 3,2 triliun atau Rp 3,3 triliun, kalau belanjakan Rp 3,9 triliun atau Rp 4 triliun berarti utang kita terbawa kemungkinan Rp 800 miliar sampai Rp 900 miliar per tahun. Kalau akumulasi 2 tahun berarti sudah diatas Rp 1 triliun lebih. Itu yang harus dihindari,” lanjut dia.
Pengalaman-pengalaman itu maka DPRD Kota Ternate sangat konsen betul melakukan pengawasan memanfaatkan fungsi anggaran, sehingga bisa mengawasi pemerin tah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
“Minimal keseimbangan pendapatan dan belanja kita jaga dengan tujuan, agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi di satu tahun anggaran yang telah di sepakati,” tandas Mubin.
Reporter : Darwis U
Editor : Baim
Discussion about this post