TERNATE,MS — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bersama dengan Bawaslu Kota Ternate melakukan kegiatan yang bertajuk” Sosialisasi Organisasi Pengawas Pemilu Bagi Stakeholder Pemilu” Kemudian dilanjutkan dengan deklarasi melawan politik uang sekaligus isu-isu negatif yakni isu sara dan hoaks
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh pemateri dari kalangan akademisi dan Bawaslu RI, dan melibatkan peserta dari Aktifis, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Jurnalis, Lembaga bantuan hukum (LBH), Partai Politik (Parpol) dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).
Ketua Bawaslu Kota Ternate, Kifli Sahlan saat ditemui wartawan di sela-sela kegiatan, menyampaikan terima kasih kepada Bawaslu RI dimana telah menjadikan Ternate sebagai salah satu Sampling kegiatan terkait dengan sosialisasi bersama dengan para stakeholder.
Lebih lanjut, kata Kifli, Hal ini dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membuat penyebaran berita bohong semakin mudah dan cepat, terlebih lagi maraknya politik uang di Kota Ternate
“Kegiatan ini dilakukan, dengan tujuan untuk bagaimana membangun sosialisasi kepada kita semua agar tidak mudah percaya dengan isu-isu hoaks yang sering berkembang di Media Sosial (Medsos)”Kata Kifli kepada Wartawan Kamis, (4/7/2024)
“Terlebih menyerang seperti calon walikota atau calon gubernur, organisasi, golongan pribadi, kemudian kelompok tertentu di media sosial yang berkaitan dengan Pilkada” Sambung Kifli
Untuk itu, menyangkut dengan isu negatif, yakni isu hoaks, ujaran kebencian, atau segala hal yang berkaitan dengan Pilkada, perlu untuk diantisipasi kemudian dicegah lebih awal karena hal tersebut dinilai tidak baik dan mengganggu proses jalannya kontestasi Pilkada 2024
Kifli menambahkan, bahwa hal tersebut dapat dicegah, manakala ada tanggung jawab secara kolektif yang melibatkan para pemangku kepentingan dan masyarakat. Kata Dia, meskipun ini tanggung jawab Penyelenggara, namun perlu adanya pengawasan dari akademisi, Tokoh Masyarakat, aktifis, dan pihak-pihak terkait lainnya
“Masyarakat perlu berpartisipasi, terutama dari kalangan akademisi, aktifis, dan para pemangku kepentingan lainnya. Sebab kalau penyelenggaranya baik, peserta pemilunya baik, tentu itu akan mensukseskan pemilu. Tapi kalau cara pandang yang negatif terkait dengan pemilihan atau demokrasi, maka tentu akan melahirkan tindakan-tindakan yang secara tidak langsung dapat menciderai proses tahapan penyelenggaraan pemilu,” Tambahnya. (Iki)
Discussion about this post