Tanggapi Dugaan Kasus Pengancaman Terhadap Cici, Praktisi : Ada Unsur Pidana dan Pelanggaran Kode Etik

HALSEL, MS– Praktisi Hukum Mirjan Marsaoly meminta kepada Kepolisan Daerah (Polda) Maluku Utara mengusut tuntas terkait dugaan kasus pengancaman terhadap Cicilia Hanafi yang dilakukan oleh oknum polisi berinisial IK

Mirjan menilai, dugaan kasus pengancaman terhadap wanita asal manado ini merupakan pelanggaran etik kepolisian dan pidana.

Kepada seputarmalut, Senin (7/10), Mirjan mengatakan, bahwa sebagai sorang Polisi harusnya patuh terhadap atauran sebagaimana yang terlampir dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. UU nomor 2 tahun 2002 ini menjelaskan bahwa Polri berperan memelihara keamanan, dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Atas kejadian oknum Polisi yang diduga mengancam menghilangkan nyawa saudari Cicilia Hanafi melalui via whatsapp ini tentu telah melanggar undang-undang tersebut”tegas Mirjan.

Mirjan menambahkan, selain UU nomor 2 tahun 2002, Peraturan Kapolri atau Perkap nomor 14 tahun 2011 dalam pasal 1 ayat 5, juga mengatur tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut, dalam pasal 1 ayat 5 Perkap nomor 14 tahun 2011 pun menyebutkan bahwa norma atau aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam menjalankan tugas wewenang dan tanggungjawab.

“Jadi dugaan ancaman pembunuhan yang dilayangkan seorang oknum Polisi ini sangat tidak dibenarkan menurut kode etik profesi kepolisian, selain itu juga tidak dibenarkan di mata hukum”tegas Mirjan

Ia menguraikan, bahwa berdasarkan Pasal 29 UU ITE menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti secara langsung kepada korban, dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000.

“Tentu sangat berbeda proses hukumnya, antara Polisi yang melakukan ancaman pembunuhan dan warga biasa yang melakukan ancaman pembunuhan. Oknum Polisi tentu telah terbekali dan memiliki senjata, jika dia mengancam untuk melakukan pembunuhan tentu sangat melanggar aturan Perkap dan UU Kepolisian serta UU ITE jika ancaman yang dilakukan melalui alat elektronik”jelas Mirjan.

Seraya menyampaikan, agar Kapolda Maluku Utara dapat menindak tegas anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran etik profesi dan pidana

“Sebagai praktisi hukum, kami meminta agar kasus ini menjadi antensi Kapolda Maluku Utara, agar oknum Polisi yang sewenang-wenang mengambil tindakan ini ditindak tegas berdasarkan aturan yang berlaku” tutup Mirjan.