TERNATE,MS — Anggota DPRD Kota Ter nate, Nurlaela Syarif mengingatkan pemerintah agar tetap membagi rumah untuk korban bencana banjir Rua, kecamatan Pulau Ternate, ber dasarkan kepala keluarga (KK), tidak boleh berdasarkan person.
Untuk mengantisipasi langkah kedepan tidak terjadi trebel saat pembagian rumah untuk terdampak banjir bandang Rua tersebut meski datanya sudah ada. “Ini semua persoalan data,” tegas politikus Nasdem itu, Selasa (1/10/2024).
Selama data itu berdasarkan verifikasi dan peruntukan data korban jelas, ungkap Nurlaela, siapa yang layak menerima dan yang tidak layak menerima. Tidak perlu men dengarkan aspirasi aspirasi lain.
“Kalau mendengar aspirasi-aspirasi yang lain, perkembangan jadi lain. Tong pe kendala selama ini data, tong pe kelemahan. Saya berulang kali crosscheck data bencana di Dinas Sosial juga secara validitas pun ukurannya masih belum ada kepastian,” jelasnya.
Sumber data ini, tegas Nella biasa disapa, harus dari mana. Apakah ini dari BPBD atau Dinas Sosial. Karena data ini lemah sehingga pendistribusiannya dan hak penerima ini juga ada sedikit persoalan di lapangan.
“Jadi tegas-tegas saja kan inventarisasi menurut saya mudah. Ber dasarkan kartu keluarga atau KK. Tidak boleh berdasarkan person, berdasarkan pemilih rumah. Jadi sudah bisa terlihat secara kasat mata,” sambungnya menjelaskan.
Misalnya 49 unit rumah korban bencana banjir bandang Rua yang harusnya mendapatkan bantuan. “Ya itu saja, jangan lagi karena demo sini, desakan ini terus dari 49 rumah menjadi 50 rumah karena tim sukses,” ujarnya.
Data itu, tegas Nella menjadi hal yang sangat penting untuk arah kebijakan yang tegas dan jelas peruntukannya seperti apa. DPRD berharap, masyarakat juga dalam hal ini harus bersyukur karena pemerintah pusat merespon sangat baik.
“Kami berharap pemerintah daerah juga bekerja secara profesional karena bantuan ini respon dari PUPR dengan menindaklanjuti dengan anggaran kebencanaan yang mele kat di PUPR,” pungkasnya.
Reporter : Darwis
Editor. : Redaksi
Discussion about this post