TIDORE,MS — Pemerintah Kota Tidore Kepulauan mengikuti Rapat Koordinasi Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Percepatan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Rakor ini dilaksanakan secara hybrid dan diikuti oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah terkait di Ruang Rapat Sekretaris Daerah, Senin (16/12) lalu.
Rapat ini dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. Dalam sambutannya, Tito menyampaikan dua agenda utama yang menjadi fokus dalam rapat kali ini.
“Pagi ini kita memiliki dua hal penting yang harus dibahas. Pertama, pengendalian inflasi daerah yang terus menjadi perhatian Presiden, dan kedua, percepatan penyusunan rencana tata ruang wilayah dan RDTR. Kedua hal ini sangat berkaitan erat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pembangunan yang terarah di seluruh daerah,” ujar Tito.
Tito menjelaskan bahwa tingkat inflasi Indonesia pada bulan November mencapai titik terendah dalam rentang target nasional, yaitu di angka 1,55%. “Angka ini sangat baik, mengingat target inflasi nasional adalah antara 1,5% hingga 3,5%.
“Bulan ke bulan kita juga berhasil menekan inflasi di angka 0,3%. Capaian ini diapresiasi oleh Presiden, namun kita tetap harus waspada agar inflasi tidak melonjak kembali, terutama menjelang akhir tahun dan periode hari besar keagamaan,” tambah Tito.
Lebih lanjut, Tito meminta seluruh kepala daerah untuk aktif mengumpulkan data di lapangan. “Saya minta seluruh kepala dinas pertanian dan kepala dinas terkait untuk segera melakukan pengecekan langsung di lapangan. Data harus dikumpulkan secara akurat dan direkapitulasi oleh provinsi, agar langkah-langkah konkret pengendalian inflasi dapat dijalankan” tegasnya.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut memberikan arahan terkait upaya percepatan ketahanan pangan melalui pembangunan irigasi. Menurut Zulkifli, perbaikan infrastruktur pertanian sangat penting untuk mewujudkan target swasembada pangan pada tahun 2027.
“Saya minta kepada para bupati, wali kota, dan gubernur untuk segera mendata sawah-sawah yang belum memiliki irigasi atau yang irigasinya rusak. Data ini harus segera diserahkan kepada Kementerian Pertanian atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perairan, dengan tembusan ke Kementerian Koordinator Bidang Pangan agar bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya.
Zulkifli menekankan bahwa pembangunan irigasi harus disesuaikan dengan skala kewenangan daerah. “Kalau irigasi untuk sawah seluas 1.000 hektare, itu menjadi tanggung jawab bupati atau wali kota. Jika luasnya antara 1.000 hingga 3.000 hektare, itu kewajiban gubernur. Namun, berkat adanya Instruksi Presiden (Inpres) terbaru, pusat kini bisa membantu pembangunan yang sebelumnya hanya menjadi kewenangan daerah” jelas Zulkifli.
Ia pun meminta percepatan penyelesaian data tersebut agar dana yang sudah tersedia dapat segera disalurkan. “Dana untuk irigasi sudah ada. Saya minta segera kita percepat pendataan dan pelaksanaannya. Karena infrastruktur pertanian adalah andalan kita untuk mencapai swasembada pangan,” tambahnya.
Sementara, Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam usai mengikuti rapat koordinasi ini mengatakan, rakor ini diharapkan dapat menjadi langkah nyata bagi seluruh daerah, termasuk Kota Tidore Kepulauan dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi, memperkuat ketahanan pangan, dan menyusun perencanaan tata ruang wilayah yang mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. (Mas)
Discussion about this post