TERNATE, MS– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara (Malut) dinilai tidak transparan saat melakukan perekrutan KPPS
Pasalnya, pihaknya sengaja menutupi informasi perkembangan terkait perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024
Diketahui, sejak dibuka sampai penutupan perekrutan 28 September lalu, jumlah kuota KPPS sebanyak 16.289 belum terpenuhi dan minim pendaftar di hampir 10 kabupaten/kota.
Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Malut, Iwan Hi Kader saat dihubungi seputarmalut berulang kali, enggan memberikan informasi terkait perkembangan perekrutan KPPS.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Malut Jainul Yusup menegaskan, KPU seharusnya tidak boleh menutup informasi soal tahapan Pilkada. Apalagi informasi yang ditutupi berkaitan dengan perekrutan penyelenggara yang semestinya dikawal ketat oleh publik.
“Sangat disayangkan kalau informasi seperti ini ditutupi. KPU seharusnya terbuka soal perekrutan KPPS. Sehingga proses perekrutan penyelenggara di tingkat bawah berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan penyelenggara yang berintegritas,” tegasnya Jumat (4/10).
Mantan komisioner KPU Tidore Kepulauan ini menyatakan sikap menutupi informasi soal perekrutan KPPS tidak patut untuk dilakukan komisioner KPU.
Karena informasi tersebut mesti terbuka dan harus diakses publik. Guna dapat diawasi semua pihak, baik masyarakat, media dan lembaga pemantau pemilu lainya. Sebab sebelumnya rata-rata proses perekrutan yang tidak sesuai, akhirnya menghasilkan penyelenggara yang tidak berintegritas.
“Kami minta KPU tidak menutup-nutupi proses perekrutan KPPS, karena ini berkaitan dengan penyediaan penyelenggara yang berintegritas,” katanya.
Dia meminta KPU teliti dalam merekrut penyelenggara KPPS, sebab biasanya pelanggaran sering dilakukan oleh mereka. Apalagi yang menjadi KPPS berafiliasi dan berpihak pada pasangan calon, tentu akan berdampak pada proses Pilkada yang jujur dan adil.
“Untuk itu KPU mesti memastikan rekam jejak semua KPPS yang direkrut tidak terlibat dalam politik maupun ada keberpihakan,” pungkasnya.
Penulis : IKI
Editor : Redaksi
Discussion about this post