Komisi III Gandeng Mitra Kerja Ke Bappenas Dan LKPP

JAKARTA,MS — Ketua dan anggota komisi III DPRD kota Tidore kepulauan , Senin (13/1/2025) kemarin melakukan kordinasi dan konsultasi ke Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta

Dalam kunjungan kerja dalam rangka konsultasi dan kordinasi ini , komisi yang dipimpin Ardiansyah Fauji didampingi mitra kerja dari Dinas PUPR dan Dinas perikanan kelautan kota Tidore membahas Dana Alokasi Khusus (DAK) jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan serta DAK Perikanan- Pertanian di Bappenas.

Untuk agenda di LKPP, komisi III membahas soal implementasi katalog elektronik versi 6 tahun 2025 mengantikan katalog elektronik versi 5 atau versi lokal sebagaimana edaran kepala LKPP no 9 tahun 2024 menindaklanjuti perintah presiden Prabowo terkait kewajiban penggunaan belanja barang/jasa pada e-katalog terbaru mulai tanggal 1 januari 2025. Selain itu ada beberapa perubahan peraturan presiden soal pengadaan barang dan jasa yang harus disesuaikan oleh daerah misalnya PP no 16 tahun 2018 yang dalam perubahan pertama telah menjadi PP no 12 tahun 2021 sedang menuggu perubahan keduanya yang katanya akan dikeluarkan pada akhir januari ini.

Ardiansyah Fauji menyampaikan bahwa dimasa transisi kekuasaan nasional ini komisi III memandang penting untuk ditindaklanjuti, soal DAK jalan Kota Tikep misalnya, tiap tahun mengalami penurunan yang biasanya diatas 50 milyar pertahun di tahun 2024 kemarin turun hanya 20 milyar lebih, kita berharap tahun depan ada peningkatan DAK jalan, dimana untuk Kota Tidore Kepulauan (Tikep) baru sekitar 50% problem jalan yang diselesaikan, begitu juga DAK irigasi terkhusus di wilayah transmigrasi dalam upaya mendukung program swasembada pangan menuju lumbung pangan dunia, dan perumahan, apalagi lewat program Asta Cita presiden Prabowo yang akan meluncurkan program 3 juta perumahan rakyat, sekiranya Kota Tikep bisa kebagian program yang akan sangat membantu warga di daerah-daerah,” terang Ardiansyah.

Dikatakan Ardiansyah, Memang ada beberapa perubahan kriteria dalam mendapatkan DAK pusat menyesuaikan dengan RPJMN dan prioritas pembangunan presiden RI yang baru, syarat mendapatkan DAK kedepan semakin ketat dan semakin fokus, setidaknya meliputi kurang lebih 10 isu-isu penting dan strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Diantaranya, pendidikan, peningkatan gizi, swasembada pangan dan energi, subsidi warga miskin, hilirisasi komoditas.

Hal penting lainya yang menjadi isu nasional dan prioritas Presiden Prabowo, yakni transformasi digital, reformasi kesehatan, pemberantasan korupsi dan yang terakhir pertahanan dan penegakan hukum.

Pemerintah daerah harus cepat menyesuikan dan yang paling penting memiliki data-data yang valid ketika mengupayakan dana tranfer pusat masuk ke Kota Tidore Kepulauan.

Dari konsultasi ini komisi III mendapatkan banyak sekali masukan dari direktorat terkait yang menangani DAK jalan, irigasi, sanitasi dan perumahan dan informasi dari LKPP soal e-katalog versi 6 terbaru, yang bertujuan memfasilitasi proses bisnis end-to-end yang terintegrasi pada satu platform, dimana bertujuan menghadirkan sistem pengadaan yang modern, transparan, dan sederhana bagi semua.

Prinsipnya mereka yang mampu bertahan dalam arus zaman bukanlah mereka yang kuat tapi sesungguhnya mereka yang paling mampu beradaptasi dengan segala perubahan. Karena itu, kami berharap seluruh OPD-OPD yang menjadi mitra kerja kami mampu menyesuaikan dengan segala perubahan-perubahan kebijakan pemerintah pusat, dimana sejatinya untuk bisa mensejahterakan dan menghadirkan pelayanan publik yang prima bagi warga kota Tikep,” pungkas Ardiansyah Fauji. (Mas)