Gaji Belum Dibayar, Puluhan Petugas Kebersihan Gelar Aksi Di Depan Kantor Wali Kota

TERNATE,MS — Puluhan petugas pengangkut sampah armada roda tiga yang tergabung dalam Satgas Sampah Harimau Tengah, Kecamatan Ternate Tengah menggelar aksi damai di Kantor Wali Kota Ternate, pada Senin (5/8) sore.

Aksi tersebut dilakukan, terkait dengan sejumlah hak yang belum diselesaikan pemerintah Kota, seperti upah dan biaya perbaikan sparepart.

Ketua Satgas Sampah Kecamatan Ternate Tengah, Hamid Mondo mengatakan, tuntutan paling utama yaitu masalah keterlambatan pembayaran gaji dua bulan.

“Karena dorang (mereka-pemerintah) bilang bulan berjalan itu terbayar. Contohnya Januari punya harus terbayar di Februari, tapi di Februari itu jangan sampai lewat. Ternyata Juli punya ini sampai masuk tanggal 5 belum dibayar,” kata Hamid.

Gaji Rp 1,5 juta/bulan yang dibayar lewat pemerintah kecamatan itu, untuk dirinya sebagai ketua memang sudah tidak ada masalah keterlambatan. Namun, kondisi ini dialami rekan-rekannya yang lain.

Selain gaji bulan Juli, kata Hamid, ada juga beberapa rekannya yang gajinya belum dibayarkan untuk bulan Mei 2024.

Disamping keterlambatan gaji, kata Hamid, pihaknya juga menuntut pembiayaan sparepart angkutan sampah roda tiga yang mereka operasikan.

Masalah ketidakjelasan pembiayaan sparepart ini dirasa sangat memberatkan petugas karena setiap terjadi kerusakan petugas lah yang harus memperbaiki dengan ongkos sendiri.

Hal tersebut kata dia, sudah dialami hampir semua petugas sejak 2023 lalu. Tepatnya, semenjak peralihan anggaran perawatan sparepart dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate ke pemerintah kecamatan masing-masing.

“Torang bawa pemerintah punya tapi rusak torang yang ganti itu. Karena belum ada anggaran untuk sparepart yang ada cuma BBM,” Tukasnya

Ditanya alasan tidak adanya pembiayaan perawatan sparepart, kata Hamid, pemerintah kecamatan selalu berdalih belum dianggarkan padahal setelah dicek anggaran tersebut tersedia per-tiga bulan.

“Jawaban pak sekda masalah gaji torang disuruh buka rekening masing-masing di BPRS supaya sudah tidak ada kendala. Sparepart dari sekda paksakan kepada bendahara kecamatan mulai besok itu harus kasih masuk permintaan anggaran,” pungkasnya. (Iki)