TERNATE,MS — Pakar Hukum Tata Negara Indonesia Prof. Margarito Kamis ikut mendukung wacana Kepala daerah dipilih secara langsung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setelah sebelumnya digaungkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto saat berpidato dalam agenda HUT Partai Golkar beberapa waktu lalu.
Margarito menyampaikan dirinya ialah orang yang cukup lama ikut menggemakan wacana itu. Meskipun diketahuinya pemilihan kepala daerah oleh DPRD ada kelemahan, tetapi nilai buruknya jauh lebih kecil daripada pemilu langsung yang dipilih rakyat. Apalagi ada banyak hal di pemilu langsung yang sejujurnya tidak bagus dari segi sosial, politik, dan ekonomi.
“Mengapa saya mendukung isu itu karena ini tidak ada urusan dengan demokrasi. Kan ada orang bilang kalau pilih melalui DPR tidak demokratis, tidak ada hubungannya itu. Yang terpenting dipilih jangan ditunjuk kepala daerah itu. Jangan ditunjuk, jangan diangkat, dan jangan diwariskan,”ucapnya usai mengisi materi Optimalisasi Pengawasan Penyelengara Pemerintahan Pemprov Malut di Sahid Bella Ternate Selasa, 24 Desember 2024.
Margarito bilang, yang dipilih melalui DPRD ataupun melalui Presiden dan melalui Rakyat itu semuanya demokratis. Karena selalu ada perdebatan antara dua model pemilihan langsung maupun pemilihan tidak langsung. Kedua-duanya ada kelemahannya. Itu sebabnya Amerika akhirnya ada pemilihan dengan model popular vote dan electoral vote.
“Karena baik pemilihan langsung ada kelemahannya dan pemilihan melalui kongres juga ada kelemahannya. Akhirnya dikombinasi tuh. Sehingga yang kita kenal ini ada popular vote dan electoral vote. Sekali lagi konsep Amerika Serikat itu merupakan perpaduan atau jalan keluar dari kelemahan yang terdapat di pemilihan langsung maupun melalui DPRD,”terangnya.
Margarito menceritakan, kemarin dalam perdebatan perubahan Undang-undang Dasar (UUD) 1945 mengenai Pilpres ada wacana agar Presiden dipilih oleh MPR. Dimana ada dua anggota MPR yang memiliki pendapat berbeda yakni dari PDIP dan PKB. PDIP namanya Pak Suwarno dan dari PKB Kyai Yusuf.
“Pak Suwarno misalnya bilang kalau dipilih melalui DPRD kalau kita pegang 10 juta tenang orang-orang. Nah pegang yang 100 juta mata mulai agak goyang tuh. Pegang satu karung sudah khianat. Itu kata pak Sumarno dari PDIP,” cakapnya.
“Kalau Kyai Yusuf bilang jangan dipilih melalui MPR karena orang-orang MPR itu belum memenuhi kualifikasi sebagai ahli seperti Sayyidina Umar sayyidina Ali dan segala macam dalam memilih pemimpin pada waktu itu. Jadi kyai Yusuf bilang sudah biarkan saja pilih melalui rakyat jangan pilih melalui MPR,”sambungnya.
Margarito menanggapi bahwa dipilih melalui rakyat juga sama, karena dulu tahun 1887 ketika orang Amerika bikin Undang-undang Dasar ada gagasan Presiden dipilih secara langsung. Dan orang bilang bahwa presiden dipilih secara langsung yang kontrol hasil pemilu itu nanti orang yang punya uang yang bisa melewati lintas wilayah.
“Ya akhirnya kan sama sekarang, siapa yang mau ikut Pilkada tidak punya uang coba. Jadi di langsung juga ada kelemahan di DPRD juga ada kelemahan. Tetapi menurut saya jauh lebih masuk akal dipilih melalui DPRD karena kelemahannya jauh lebih kecil dan mudah dikontrol. Uang negara yang dikeluarkan paling 10 miliar beres. Pihak keamanan dibutuhkan tidak terlalu banyak. Tidak perlu mobilisasi orang dari luar untuk membackup pemilihan,”urainya.
“Terus yang kedua masyarakat tidak berkelahi Tidak ada lagi yang bilang ujaran kebencian kafir dan lain sebagainya. Jadi itu jauh lebih kompatibel dan reseptif dengan nilai-nilai yang ada di sini dan itu lebih bagus,”cetusnya mengakhiri. (um)
Discussion about this post