Dukung Komite Kepolisian, Kapolri Ajak Puluhan Praktisi, Pakar dan Pemerhati Kepolisian Beri Masukan
Kapolri Dorong Partisipasi Publik untuk Komite Kepolisian
mediasemut.com – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmennya dalam mendukung pembentukan Komite Kepolisian yang transparan dan akuntabel. Dalam pertemuan yang berlangsung di Mabes Polri, Kapolri mengundang puluhan praktisi hukum, akademisi, pakar kepolisian, dan pemerhati Polri untuk memberikan masukan terkait reformasi internal Polri.
“Reformasi Polri bukan hanya tanggung jawab institusi, tapi juga perlu masukan dari publik dan berbagai stakeholder. Dengan melibatkan praktisi dan pakar, kami berharap Komite Kepolisian bisa menjadi mekanisme efektif untuk evaluasi dan pembaruan,” kata Kapolri dalam sambutannya.
Partisipasi publik ini diharapkan dapat membuka ruang dialog konstruktif, memperkuat transparansi, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Puluhan peserta yang hadir menyambut positif langkah ini dan menyampaikan berbagai masukan strategis untuk peningkatan kinerja institusi kepolisian.
Tujuan Pembentukan Komite Kepolisian
Menguatkan Akuntabilitas dan Transparansi
Salah satu tujuan utama pembentukan Komite Kepolisian adalah memperkuat akuntabilitas. Kapolri menekankan pentingnya institusi kepolisian yang tidak hanya menjalankan tugas penegakan hukum, tetapi juga terbuka terhadap evaluasi publik.
Dengan adanya Komite Kepolisian, setiap kebijakan, prosedur, dan tindakan Polri bisa dikaji lebih objektif oleh pihak independen. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Polri.
Selain itu, transparansi menjadi fokus utama. Komite akan memantau penerapan standar operasional prosedur, penanganan pengaduan masyarakat, dan langkah-langkah reformasi internal. Tujuannya agar masyarakat merasakan langsung manfaat dari peningkatan kinerja Polri secara nyata.
Memberikan Masukan Profesional dan Akademis
Kapolri menekankan bahwa masukan dari praktisi dan akademisi sangat dibutuhkan. Para pakar hukum, dosen, dan pemerhati kepolisian memiliki perspektif berbeda yang dapat memperkaya kebijakan dan mekanisme kerja Komite Kepolisian.
Masukan ini diharapkan tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga aplikatif. Dengan begitu, setiap rekomendasi yang diterima bisa langsung diterapkan untuk perbaikan prosedur, penguatan integritas, dan peningkatan kinerja operasional kepolisian di lapangan.
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Kapolri percaya bahwa kepercayaan publik menjadi fondasi penting bagi keberhasilan institusi kepolisian. Dengan melibatkan publik melalui praktisi, pakar, dan pemerhati, Polri ingin menunjukkan komitmennya terhadap pelayanan yang profesional, adil, dan transparan.
Hadirnya Komite Kepolisian juga menjadi simbol keseriusan institusi dalam melakukan reformasi menyeluruh, dari internal hingga pelayanan terhadap masyarakat. Kepercayaan publik yang meningkat akan berdampak positif pada efektivitas penegakan hukum dan stabilitas keamanan nasional.
Masukan yang Diberikan oleh Praktisi dan Pakar
Dalam pertemuan tersebut, puluhan peserta memberikan masukan terkait berbagai aspek. Beberapa di antaranya fokus pada peningkatan manajemen internal, sistem pengaduan masyarakat, dan pemantauan kinerja anggota Polri.
Pakar hukum menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan konsisten dalam setiap kebijakan internal Polri. Sementara itu, praktisi kepolisian memberikan pengalaman lapangan untuk memperbaiki prosedur operasional agar lebih efektif dan sesuai standar internasional.
Beberapa peserta juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital untuk mempermudah pengawasan, pencatatan, dan pemantauan setiap kegiatan institusi kepolisian. Ide-ide ini disambut positif oleh Kapolri, yang berjanji akan menindaklanjuti setiap masukan dengan serius.
Penanganan Masalah Etik dan Profesionalisme Anggota
Komite Kepolisian juga ditargetkan menjadi forum evaluasi bagi masalah etik dan profesionalisme anggota Polri. Masukan dari publik dan pakar menjadi acuan penting dalam menentukan langkah-langkah preventif maupun penindakan terhadap pelanggaran internal.
Kapolri menegaskan, “Kami ingin setiap anggota Polri sadar bahwa integritas dan profesionalisme adalah harga mati. Dengan adanya masukan dari Komite, kami bisa melakukan koreksi lebih cepat dan tepat sasaran.”
Selain itu, mekanisme pengawasan yang melibatkan pihak independen dapat mengurangi potensi konflik kepentingan dalam evaluasi internal. Hal ini menjadikan Komite Kepolisian sebagai salah satu instrumen penting dalam memastikan Polri tetap profesional dan terpercaya.
Kapolri dan Komite Kepolisian: Reformasi yang Inklusif
Langkah Kapolri mengajak praktisi, pakar, dan pemerhati kepolisian menunjukkan keseriusan institusi dalam melakukan reformasi yang inklusif. Keberadaan Komite Kepolisian diharapkan mampu membawa perubahan nyata, memperkuat akuntabilitas, dan meningkatkan kepercayaan publik.
Masukan Publik sebagai Kunci Sukses Reformasi
Dengan melibatkan berbagai pihak, setiap masukan dapat menjadi fondasi bagi perbaikan prosedur dan kebijakan. Kapolri menegaskan bahwa dukungan publik dan masukan profesional menjadi kunci sukses reformasi Polri ke depan, demi institusi yang transparan, profesional, dan akuntabel.
