Istana Kembalikan Akreditasi Peliputan Wartawan CNN Indonesia yang Sempat Dicabut — Kenapa Hal Ini Tak Boleh Dianggap Remeh?

Latar Belakang Pencabutan Akreditasi

mediasemut.com – Pada Sabtu malam, 27 September 2025, Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden mencabut kartu identitas (ID) peliputan khusus Istana milik wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia. Keputusan ini diambil setelah Diana mengajukan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang diduga menyebabkan keracunan pada ribuan siswa. Pertanyaan tersebut diajukan dalam sesi wawancara setelah sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Pencabutan ID ini memicu protes dari berbagai organisasi pers, termasuk Dewan Pers, yang mendesak Istana untuk memberikan penjelasan dan mengembalikan hak wartawan tersebut. Mereka menilai tindakan ini sebagai bentuk pembatasan kebebasan pers yang tidak dapat diterima dalam negara demokrasi.

Reaksi Istana dan Pengembalian ID

Menanggapi protes tersebut, pada Senin, 29 September 2025, Istana mengadakan pertemuan dengan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, dan Diana Valencia. Dalam pertemuan tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Istana, Muhammad Yusuf Permana, menyampaikan permohonan maaf atas pencabutan ID dan menjamin bahwa kejadian serupa tidak akan terulang. Ia menegaskan bahwa ID yang dicabut adalah ID khusus peliputan Istana, bukan identitas profesional Diana sebagai jurnalis.

Titin Rosmasari mengapresiasi langkah Istana dan berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kebebasan pers tetap dijaga. Diana Valencia juga menyatakan terima kasih atas pengembalian ID dan berharap insiden serupa tidak terjadi lagi di masa depan.

Implikasi terhadap Kebebasan Pers

Pencabutan ID peliputan terhadap wartawan CNN Indonesia menyoroti pentingnya menjaga kebebasan pers di Indonesia. Meskipun ID tersebut bersifat khusus untuk peliputan di Istana, tindakan ini dapat dianggap sebagai upaya pembungkaman terhadap pertanyaan kritis yang diajukan oleh jurnalis. Kebebasan pers merupakan pilar demokrasi yang harus dilindungi agar masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan berimbang.

Dewan Pers menekankan bahwa setiap wartawan berhak untuk melakukan tugas jurnalistiknya tanpa adanya tekanan atau intimidasi. Mereka juga mengingatkan pemerintah untuk selalu menghormati hak wartawan dalam menjalankan profesinya.

Langkah-Langkah Pemerintah ke Depan

Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah konkret, antara lain:

Peningkatan Pelatihan untuk BPMI: Memberikan pelatihan kepada petugas BPMI mengenai pentingnya kebebasan pers dan cara berinteraksi yang profesional dengan wartawan.
Penyusunan Prosedur Operasional Standar (SOP): Menyusun SOP yang jelas mengenai hak dan kewajiban wartawan serta petugas BPMI dalam kegiatan peliputan di Istana.
Dialog Terbuka dengan Organisasi Pers: Mengadakan dialog rutin antara pemerintah dan organisasi pers untuk membahas isu-isu terkait kebebasan pers dan transparansi informasi.
Pengawasan Independen: Membentuk lembaga independen yang dapat mengawasi dan menilai kebijakan pemerintah terkait hubungan dengan media dan wartawan.

Kesimpulan

Pengembalian akreditasi peliputan wartawan CNN Indonesia oleh Istana merupakan langkah positif dalam menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan media. Namun, insiden pencabutan ID ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kebebasan pers sebagai bagian dari demokrasi. Pemerintah dan media harus saling menghormati dan bekerja sama untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik selalu akurat, transparan, dan tidak terdistorsi.

Dampak Jangka Panjang terhadap Hubungan Pemerintah dan Media

Meningkatnya Kewaspadaan Wartawan

Insiden ini dapat membuat wartawan lebih berhati-hati dalam mengajukan pertanyaan kepada pejabat pemerintah, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif. Meskipun demikian, hal ini tidak seharusnya mengurangi semangat jurnalis untuk menjalankan tugasnya dalam mengungkap kebenaran.

Potensi Pembatasan Akses Informasi

Jika pemerintah tidak segera melakukan perbaikan dalam hubungan dengan media, ada potensi pembatasan akses informasi yang dapat merugikan publik. Media memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi yang dibutuhkan masyarakat untuk membuat keputusan yang informasional.

Penurunan Kepercayaan Publik

Insiden ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah, terutama jika dianggap sebagai upaya untuk menutupi kesalahan atau kegagalan program. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas pemerintah sangat diperlukan untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat.

Rekomendasi untuk Pemerintah dan Media

Pemerintah

Meningkatkan Keterbukaan: Memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada media dan publik mengenai kebijakan dan program pemerintah.
Melibatkan Media dalam Proses Pengambilan Keputusan: Mengajak media untuk berpartisipasi dalam diskusi dan konsultasi publik terkait kebijakan yang akan diambil.
Menjaga Profesionalisme: Menjaga sikap profesional dalam berinteraksi dengan wartawan dan media, serta menghormati hak mereka dalam menjalankan tugas jurnalistik.

Media

Menjaga Independensi: Tetap menjaga independensi dalam meliput dan menyajikan berita, tanpa terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun.
Meningkatkan Kualitas Jurnalistik: Terus meningkatkan kualitas jurnalistik melalui pelatihan dan pendidikan bagi wartawan.
Membangun Hubungan yang Konstruktif: Membangun hubungan yang konstruktif dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk memastikan akses informasi yang memadai.