TOBELO,Mediasemut.com – Hingga penghujung tahun 2023, Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Utara tidak kunjung direalisasi oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
Hal itu mendapat sorotan dari Sejumlah OKP di Halmahera Utara. Mereka menilai Pemprov Maluku Utara telah membohongi Pemda Halmahera Utara soal realisasi DBH.
Sejumlah OKP itu diantaranya DPD KNPI dan Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara yang ikut prihatin terhadap sikap Pemprov Maluku Utara yang mendiskriminasi Pemda Halmahera Utara dengan tidak merealisasi anggaran DBH yang merupakan hak Pemda Halmahera Utara.
Pasalnya DBH itu, sangat penting bagi Pemda Halmahera Utara dalam membiayai proses pembangunan di Halmahera Utara tahun anggaran 2022. Mirisnya suda tidak merealisasi DBH Kabupaten Kota, malah Pemrov Maluku Utara membuat opini bahwa Pemerintah Pusat belum realisasi DBH Pemprov Maluku Utara.
Ketua KNPI Halmahera Utara, Mirzan Salim mengatakan, dirinya sangat prihatin dengan kondisi keuangan Pemda Halmahera Utara. Hal itu, karena ulah Pemprov Maluku Utara yang tidak kunjung merealisasi anggaran DBH Pemda Halmahera Utara. Betapa tidak anggaran DBH dari Triwulan satu sampai Triwulan tiga dengan nilai Rp 42 miliar baru Rp 5 Miliar direalisasi, sementara Rp 35 Miliar belum juga direalisasi.
Padahal kebutuhan Pemda Halmahera Utara diakhir tahun juga sangat bergantung pada realisasi DBH,” Jadi Pemprov Maluku Utara ini sudah nyata membohongi Pemda Halmahera Utara karena hingga saat ini, DBH belum juga direalisasi,” Ujar Mirzan Salim, Senin (27/12/2022).
Senada Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Halmahera Utara, Zasman Usman menambahkan, Pemprov Maluku Utara diduga sengaja menahan realisasi anggaran DBH ke Pemda Halmahera Utara, ” Sudah begitu Pemrov Maluku Utara malah mengalihkan isu bahwa Pemerintah Pusat belum merealisasi anggaran DBH Pemrov Maluku.Utara. Padahal alasan itu, tidak rasional sebab, Anggaran DBH Kabupaten Kota tidak sangkut paut deng DBH Pemrov Malut di Pemerintah pusat,” Pemrov Malut ini sangat mendiskriminasi Pemda Halut, karena tidak pernah merealisasi pelunasan DBH Pemda Halut,” Jelasnya.
Terpisah Kepala BKAD Halmahera Utara, Mahmud Lasidji mengatakan semestinya di akhir tahun ini Pemprov Maluku Utara sudah harus melunasi seluruh anggaran DBH Pemda Halmahera Utara Utara, sebab sejauh ini, Pemda Halmahera Utara sangat rutin menyetor anggaran ke Pemprov Maluku Utara, Tak hanya itu, Pemprov Malut dalam merealisasi anggaran DBH kabupaten kota, Pemprov Malut terkesan pilih kasih, karena anggaran DBH milik Kabupaten Halmahera Selatan dibayar rutin bahkan sudah dilunaskan. Sementara DBH Kabupaten Halmahera Utara, ungkap Lasidji hingga saat ini belum direalisasi,” Pemprov pilih kasih dalam realisasi anggaran DBH, sampai saat ini, Pemda Halut punya belum juga dilunaskan, malah Pemprov Malut membuat pengalihan isu bahwa Pemerintah Pusat belum merealisasi anggaran DBH Provinsi, terus yang Kabupaten setor secara rutin ke Pemrov, dana tersebut dikemanakan,” Ujarnya.
Lasidji menambahkan, bahwa DBH Pemrov Maluku Utara yang belum dibayar oleh Pemerintah pusat itu, tidak sangkut paut dengan DBH Kabupaten Kota yang rutin disetor ke Pemprov Maluku Utara.
Lasidji juga mempertanyakan anggaran yang disetor Pemda Halmahera Utara ke Pemrov Maluku Utara dikemanakan sehingga hingga saat ini, belum juga direalisasi,” Jadi Pemprov Malut ini, sudah membohongi Kabupaten Kota dalam realisasi anggaran DBH dengan membuat pengalihan isu,” pungkasnya (man)
Reporter : Man
Editor : aws
Discussion about this post