TOBELO—Kasus harian covid-19 global dan domestik mulai kembali meningkat akibat penyebaran varian baru. Meski tidak memberikan tekanan pada sistem Kesehatan, namun perlu diantisipasi dengan melakukan akselerasi vaksinasi.
Di sisi lain, tantangan dan risiko global mulai bergeser ke peningkatan inflasi dan pengetatan kebijakan moneter serta likuiditas.
Tekanan inflasi global yang masih terus berlanjut mendorong kenaikan suku bunga di banyak negara serta berpotensi mendorong peningkatan cost of fund, termasuk di Indonesia.
Naiknya volatilitas tersebut diiringi tren pelemahan global yang meningkatkan potensi risiko resesi di banyak negara, termasuk AS dan Tiongkok. Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara, Adnan Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang Pe
APBN Edisi Bulan Juli 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara secara hybrid di
Aula KPP Pratama Tobelo, Jumat (29/07).
“APBN bulan Juni sampai dengan 30 Juni 2022, pendapatan telah terealisasi sebesar Rp 1,26 Triliun atau 58,6% dari target, sedangkan belanja telah terealisasi sebesar Rp 6,27
Triliun atau 41,93% dari pagu,” ungkap Adnan di hadapan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.
Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara yang didampingi oleh Kepala KPP Pratama Tobelo Helmi Afrul, Kepala KPPN Tobelo Toni, Kepala KPKNL Ternate Achmakhishna, dan Kepala Bidang PPA I Mokhamad Arifin menerangkan, bahwa kinerja pendapatan wilayah Maluku Utara sampai dengan 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp304,16 miliar atau 31,65% (y-o-y) dibandingkan tahun 2021.
Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non
migas yang naik sebesar Rp 246,03 Miliar. “Proyeksi Penerimaan pada bulan Juni understated sebesar Rp 74,35 Miliar (proyeksi lebih rendah dari realisasi) dengan rincian realisasi Pajak lebih tinggi Rp42,85 Miliar dari proyeksinya disebabkan antara lain adanya pembayaran PPh Final atas Program Pengungkapan Sukarela dan adanya kenaikan setoran PPh 21 dari Wajib Pajak Pertambangan atas setoran rutin yang telat dibayar pada masa-masa sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, penerimaan Bea Cukai, pada bulan Juni 2022 mengalami understated proyeksi sebesar Rp 3,82 Miliar yang disebabkan disebabkan adanya importasi di luar prediksi.
Sedangkan untuk deviasi PNBP dan hibah pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 27,68 miliar yang disebabkan adanya kenaikan capaian PNBP dibandingkan tahun sebelumnya.
Dari sisi belanja, akselerasi dan optimalisasi belanja terus dilakukan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi dan memitigasi risiko global.
“Di Provinsi Maluku Utara, realisasi belanja sampai dengan Juni 2022 untuk Belanja K/L mengalami penurunan sebesar Rp 316,83 Miliar atau 15,41% (yoy) yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar Rp 107,81 Miliar (14,89%) dan Rp 181,45 Miliar (34,88%) y-o-y. Sedangkan pada Belanja TKDD secara yoy terjadi penurunan sebesar Rp 89,09 miliar
(1,81%). Penyebab terbesar adalah adanya penurunan realisasi DBH sebesar Rp 179,56 Miliar (45,51%) yoy,” ungkap Adnan.
Beralih ke sisi APBD, realisasi pendapatan adalah sebesar Rp 4,98 Triliun (40,73% dari pagu), Belanja Daerah Rp4,02 Triliun (47,58% dari pagu), dan pembiayaan daerah sebesar
Rp 20,53 Miliar. Akumulasi SiLPA yang dihasilkan sebesar Rp 581,35 Miliar.
Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d Juni 2022 masih didominasi oleh komponen dana
transfer mencapai 90,33% dari total pendapatan APBD. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih rendah. Untuk itu perlu adanya upaya dari Pemda dalam menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD.
Lebih rinci, realisasi DBH per 30 Juni 2022
Rp 215,00 M, DAU sebesar Rp 3.404,72 M, DAK Fisik Rp 305,57 M, DAK Non fisik sebesar Rp 547,47 M, dan DID sebesar Rp 25,13 M. Pada kesempatan yang sama, dalam rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan penandatanganan Tobelo Charter yang berisi komitmen dari seluruh unit Kementerian Keuangan di Provinsi Maluku Utara dalam mendukung dan menyukseskan program-program pemberdayaan UMKM.
Diantara isi komitmen tersebut ialah pemberdayaan UMKM melalui program Kemenkeu Satu Mendukung UMKM dan kesinambungan Program Rumah Ultra Mikro (UMi). Harapannya, seluruh unit eselon I Kemenkeu di Maluku Utara dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan UMKM yang mandiri, unggul, berdaya saing, dan sejahtera.
Selain menerangkan tentang kondisi Fiskal di Maluku Utara dan penandatanganan Tobelo Charter, dalam acara yang dimoderatori oleh Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara. A.S. Mujab, Adnan juga menjelaskan pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang memberikan sinyal positif prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.
“Berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi di Triwulan I 2022 yang mampu tumbuh sebesar 29,63% (yoy) jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%. Kontribusi tertinggi disumbang sektor industri pengolahan dan sektor pertambangan dan penggalian. Dari sisi produksi, industri pengolahan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 138,92% (yoy),” katanya.
Dari sisi pengeluaran, komponen PMTB mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 170,97% (yoy),” jelas Adnan.
“Tingkat inflasi Maluku Utara pada bulan Juni 2022 sebesar 2,20% (yoy) di bawah inflasi nasional sebesar 4,35% (yoy). Inflasi terjadi di tiga kelompok pengeluaran yang disumbang
oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau (1,29%); perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin RT (0,22%); dan kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran
(0,10%),” tambahnya.
Sementara untuk Indikator Petani (NTP) dan Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) per Juni 2022, data menunjukkan NTP di Maluku Utara berada di angka 106,50 di atas NTP Nasional
yang nilainya sebesar 105,96, sedangkan NTN Maluku Utara berada di angka 101,85 di bawah nilai nasional sebesar 105,92. Untuk Neraca Perdagangan Regional Maluku Utara per Juni
2022 mencatatkan hasil positif pada ekspor (nilai ekspor lebih besar dari pada impor).
Pada komponen Ekspor pada bulan Mei 2022 tercatat USD746,15 juta, turun 1,94% dibandingkan
bulan sebelumnya. Total ekspor Januari-Juni 2022 tercatat USD4.327,01 juta. Adapun Komoditas yang paling banyak diekspor s.d Juni 2022 adalah Ferro Nickel (USD3.653,07 juta),
dan perusahaan penyumbang hasil ekspor terbesar adalah PT Yashi Indonesia Investment (USD648.72 juta).
Untuk komponen impor dicatat sebesar USD251,65 juta, naik sebesar 1,94% dibandingkan bulan sebelumnya. Total impor selama Januari-Juni 2022 sebesar USD1.027,86 juta. Komoditas yang paling banyak diimpor s.d Juni 2022 adalah Batu Bara/Semi Coke (US$140,24 juta), dan perusahaan penyumbang devisa hasil impor terbesar s.d Juni 2022 adalah PT Kao Raha Smelters (US$163,03 juta).
Tumbuhnya perekonomian merupakan dampak dari adanya peningkatan aktivitas ekonomi. Capaian-capaian yang diraih provinsi Maluku Utara tersebut tentu tidak terlepas dari
instrumen APBN dan APBD dalam mengintervensi program dan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Untuk isu strategis di Maluku Utara saat ini yaitu mengenai Penyaluran Pembiayaan KUR dan Pembiayaan UMI serta Penyaluran DAK Fisik. Penyaluran Pembiayaan KUR dan
Pembiayaan UMi di Maluku Utara menunjukkan pertumbuhan yang signifikan.
Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, trend realisasi penyaluran UMi mengalami kenaikan rata-rata 63,43% dengan penyaluran agregat sebesar Rp 9,69 M untuk 2.379 debitur dari tahun 2017 sampai dengan bulan Juni 2022. Untuk Pembiayaan KUR, debitur di Maluku Utara didominasi oleh pelaku usaha pada sektor perdagangan dengan total penyaluran sebesar Rp 283,89 M kepada 4.906 debitur.
Isu strategis lainnya yaitu mengenai penyaluran DAK Fisik per tanggal 30 Juni 2022 telah terealisasi sebesar Rp 305,6 M atau 17,18% dari total pagu. Kabupaten Pulau Taliabu menjadi
daerah dengan persentase realisasi penyaluran tertinggi yaitu 45,9% dari pagu.
Keterlambatan penyampaian dokumen persyaratan masih menjadi kendala dalam proses penyaluran DAK Fisik di beberapa Kabupaten. Adapun isu lokal yang dibahas adalah isu terkait potensi pariwisata di Maluku Utara untuk
mendorong perekonomian.
Keindahan alam Maluku Utara apabila dikelola dengan baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan pariwisata. Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah turut mendukung pengembangan potensi pariwisata melalui DAK Fisik
untuk wisata prioritas Maluku Utara di Kabupaten Pulau Morotai dan program prioritas. “Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas dan Sentra Industri Kecil Menengah” imbuhnya.
Terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kepala Kanwil DJPb Maluku Utara selaku Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Maluku Utara, diantaranya berupa
peningkatan kompetensi pengoperasian SIKP oleh pemerintah daerah.
Meningkatkan sosialisasi dan publikasi Pembiayaan KUR dan UMi, percepatan penetapan petunjuk teknis pengadaan, melakukan bimbingan teknis pada APIP oleh KPPN, penandatanganan MoU dengan pemerintah daerah, perbaikan infrastruktur dan sarana prasarana, serta mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam menggali potensi pariwisata.
Melihat capaian APBN, APBD, dan pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, kita harus tetap optimis bahwa pemulihan ekonomi di tahun 2022 tetap terjaga walaupun pandemi
COVID-19 dan risiko global masih belum berakhir.
“Pembiayaan APBN tetap mengedepankan prinsip prudent, fleksibel, dan oportunistik. Respon tepat dan cepat dalam menghadapi ketidakpastian global menjadi keharusan agar APBN 2022 tetap kuat, sehat, dan menjadi instrumen kebijakan yang sustainable dan kredibel,” pungkas Adnan.(man)
Discussion about this post