LABUHA,MS – Fron Nasional Perjuangan Buru Indonesia (FNPBI) Halmahera Selatan (Halsel) minta Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) evaluasi kelompok nelayan yang mendapat bantuan.
Kordinator FNPBI Halsel, Hatim Kailul mengatakan DKP membentuk penyuluh perikanan untuk melakukan monitor dan evaluasi kelompok nelayan penerima bantuan nelayan.
Hatim bilang, sebab sejauh ini FNPBI melihat penerima bantuan nelayan ini belum evektif sehingga perlu ada evaluasi sehingga mampu mengetahui tingkat pendapatan masyarakat penerima bantuan nelayan.
“Kami minta DKP Halsel segera bentuk penyuluh perikanan untuk memantau serta mengevaluasi kelompok nelayan atau masyarakat penerima bantuan,” ujar Hatim kepada Seputar Malut, di Kedai R3 Desa Tomori, Selasa (01/11).
Menurutnya dengan rujukan itulah Kepala DKP Halsel Yusuf Hi Untung bisa ketahui sejauh tingkat pendapatan masyarakat yang mendapat bantuan dan sebelum mendapat bantuan. “Kalau sudah dilakukan maka bisa diketahui sejauh mana pendapatan masyarakat penerima bantuan dan sebelum mendapatkan bantuan nelayan dari DKP,” ujar.
Bahkan Hatim menegaskan dalam investigasinya memperoleh rata-rata penerima bantuan ini bukan nelayan tetapi petani. Ini yang perlu dievaluasi sehingga apabila tidak evektif maka bantuan seperti itu tidak lagi diperlukan ditahun-tahun akan datang.
“Jangan sampai penerima bantuan nelayan ini satu hari kelau dua Minggu ke kebun, inikan tidak evektif sehingga perlu kedepan tidak lagi dilakukan pengadaan,” tandasnya.(sh)
BACA JUGA : Sail Tidore, Akan Ada 30 Penerjun Payung dan Atraksi Pesawat Tempur
Reporter : Sadam
Editor : Adnan Ways
Discussion about this post