mediasemut.com – Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang melaksanakan kegiatan Entry Saldo Awal Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung selama empat hari, mulai Senin (13/10) hingga Kamis (16/10), bertempat di Ruang Rapat Abdi Praja BPKAD Jombang.
🧭 Tujuan dan Manfaat Kegiatan
1. Mencatat Nilai Awal Akun Keuangan
Kegiatan ini bertujuan untuk mencatat nilai awal seluruh akun aset, liabilitas, dan ekuitas pada awal periode akuntansi. Hal ini penting sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Meningkatkan Pemahaman Pengguna SIPD-RI
Selama kegiatan, peserta mendapatkan materi, tutorial, dan pendampingan teknis mengenai tata cara entry saldo awal pada aplikasi SIPD-RI 2025. Sesi diskusi interaktif juga digelar untuk membahas berbagai kendala teknis yang mungkin muncul di lapangan.
3. Mendukung Prinsip Good Governance
Dengan terselenggaranya kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman komprehensif tentang mekanisme pencatatan saldo awal, sehingga proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih tertib dan akuntabel sesuai prinsip good governance.
🔄 Transformasi Digital Melalui SIPD-RI
Penerapan SIPD-RI merupakan bagian dari upaya nasional dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang terintegrasi secara digital. Sistem ini dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menyatukan seluruh proses pengelolaan keuangan—mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan—ke dalam satu platform nasional berbasis real-time data.
✅ Kesimpulan
Kegiatan Entry Saldo Awal SIPD-RI 2025 yang dilaksanakan oleh BPKAD Jombang merupakan langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Melalui pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pencatatan saldo awal, diharapkan proses penyusunan laporan keuangan dapat berjalan lebih tertib dan sesuai dengan prinsip good governance.
